Moeldoko: Timses Prabowo Tak Cerdas Memahami Fakta Kebakaran Hutan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko, mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, tidak cerdas dalam memahami pernyataan capres nomor urut 01 dalam debat kedua, 17 Februari 2019 malam kemarin.
Hal ini menyikapi soal anggapan BPN yang menyebut Jokowi salah menyampaikan data terkait masalah kebakaran hutan di masa pemerintahannya.
"Contoh lagi, menurut saya nggak cerdas juga timnya (Prabowo-Sandiaga) itu, tentang apa itu kebakaran hutan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Dia menjelaskan, maksud pernyataan Jokowi itu adalah pemerintahan sekarang tidak mendapatkan komplain dari tetangga soal masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat Riau juga tak lagi menggunakan masker saat beraktivitas.
"Tetapi dari pihak mereka mengatakan tahun 2015 ini buktinya, telah terjadi asap, miss lagi," kata Moeldoko.
Untuk masalah kepemilikan lahan, masih kata dia, menurutnya Jokowi hanya memberikan contoh program redistribusi aset atau tanah kepada rakyat kecil.
"Nah Pak Jokowi kan mengatakan saya ingin membagikan kepada masyarakat kecil-kecil. Saya tidak ingin membagikan yang besar-besar. Sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki, yang luasnya sekian-sekian. Itu konteksnya. Itu dalam konteks memberi contoh," jelas Moeldoko.
Dia menjelaskan bahwa Jokowi mengatakan hal tersebut saat debat kedua Pilpres, karena sedang membahas reforma agraria. Namun, lantaran waktunya terbatas, penjelasan Jokowi menjadi tak lengkap.
Menurut Moeldoko, Jokowi memiliki program tersebut agar lahan yang ditelantarkan oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Program tersebut salah satunya lewat perhutanan sosial.
Mantan Panglima TNI menyebut masyarakat akan mendapat lahan seluas 1 sampai 2 hektare dengan batas penguasaan sampai 35 tahun.
"Sekarang negara sedang mengambil HGU-HGU, eks HGU yang (tak produktif) itu dikumpulkan, setelah itu dibagi kepada masyarakat, ada yang luasnya dua hektare, satu hektare, dan sekarang itu sudah ada 37 ribu bidang," ungkap Moeldoko.
"Contoh lagi, menurut saya nggak cerdas juga timnya (Prabowo-Sandiaga) itu, tentang apa itu kebakaran hutan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Dia menjelaskan, maksud pernyataan Jokowi itu adalah pemerintahan sekarang tidak mendapatkan komplain dari tetangga soal masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat Riau juga tak lagi menggunakan masker saat beraktivitas.
"Tetapi dari pihak mereka mengatakan tahun 2015 ini buktinya, telah terjadi asap, miss lagi," kata Moeldoko.
Untuk masalah kepemilikan lahan, masih kata dia, menurutnya Jokowi hanya memberikan contoh program redistribusi aset atau tanah kepada rakyat kecil.
"Nah Pak Jokowi kan mengatakan saya ingin membagikan kepada masyarakat kecil-kecil. Saya tidak ingin membagikan yang besar-besar. Sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki, yang luasnya sekian-sekian. Itu konteksnya. Itu dalam konteks memberi contoh," jelas Moeldoko.
Dia menjelaskan bahwa Jokowi mengatakan hal tersebut saat debat kedua Pilpres, karena sedang membahas reforma agraria. Namun, lantaran waktunya terbatas, penjelasan Jokowi menjadi tak lengkap.
Menurut Moeldoko, Jokowi memiliki program tersebut agar lahan yang ditelantarkan oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Program tersebut salah satunya lewat perhutanan sosial.
Mantan Panglima TNI menyebut masyarakat akan mendapat lahan seluas 1 sampai 2 hektare dengan batas penguasaan sampai 35 tahun.
"Sekarang negara sedang mengambil HGU-HGU, eks HGU yang (tak produktif) itu dikumpulkan, setelah itu dibagi kepada masyarakat, ada yang luasnya dua hektare, satu hektare, dan sekarang itu sudah ada 37 ribu bidang," ungkap Moeldoko.
Hal ini menyikapi soal anggapan BPN yang menyebut Jokowi salah menyampaikan data terkait masalah kebakaran hutan di masa pemerintahannya.
"Contoh lagi, menurut saya nggak cerdas juga timnya (Prabowo-Sandiaga) itu, tentang apa itu kebakaran hutan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Dia menjelaskan, maksud pernyataan Jokowi itu adalah pemerintahan sekarang tidak mendapatkan komplain dari tetangga soal masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat Riau juga tak lagi menggunakan masker saat beraktivitas.
"Tetapi dari pihak mereka mengatakan tahun 2015 ini buktinya, telah terjadi asap, miss lagi," kata Moeldoko.
Untuk masalah kepemilikan lahan, masih kata dia, menurutnya Jokowi hanya memberikan contoh program redistribusi aset atau tanah kepada rakyat kecil.
"Nah Pak Jokowi kan mengatakan saya ingin membagikan kepada masyarakat kecil-kecil. Saya tidak ingin membagikan yang besar-besar. Sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki, yang luasnya sekian-sekian. Itu konteksnya. Itu dalam konteks memberi contoh," jelas Moeldoko.
Dia menjelaskan bahwa Jokowi mengatakan hal tersebut saat debat kedua Pilpres, karena sedang membahas reforma agraria. Namun, lantaran waktunya terbatas, penjelasan Jokowi menjadi tak lengkap.
Menurut Moeldoko, Jokowi memiliki program tersebut agar lahan yang ditelantarkan oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Program tersebut salah satunya lewat perhutanan sosial.
Mantan Panglima TNI menyebut masyarakat akan mendapat lahan seluas 1 sampai 2 hektare dengan batas penguasaan sampai 35 tahun.
"Sekarang negara sedang mengambil HGU-HGU, eks HGU yang (tak produktif) itu dikumpulkan, setelah itu dibagi kepada masyarakat, ada yang luasnya dua hektare, satu hektare, dan sekarang itu sudah ada 37 ribu bidang," ungkap Moeldoko.
"Contoh lagi, menurut saya nggak cerdas juga timnya (Prabowo-Sandiaga) itu, tentang apa itu kebakaran hutan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Dia menjelaskan, maksud pernyataan Jokowi itu adalah pemerintahan sekarang tidak mendapatkan komplain dari tetangga soal masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masyarakat Riau juga tak lagi menggunakan masker saat beraktivitas.
"Tetapi dari pihak mereka mengatakan tahun 2015 ini buktinya, telah terjadi asap, miss lagi," kata Moeldoko.
Untuk masalah kepemilikan lahan, masih kata dia, menurutnya Jokowi hanya memberikan contoh program redistribusi aset atau tanah kepada rakyat kecil.
"Nah Pak Jokowi kan mengatakan saya ingin membagikan kepada masyarakat kecil-kecil. Saya tidak ingin membagikan yang besar-besar. Sebagai contoh seperti yang Pak Prabowo miliki, yang luasnya sekian-sekian. Itu konteksnya. Itu dalam konteks memberi contoh," jelas Moeldoko.
Dia menjelaskan bahwa Jokowi mengatakan hal tersebut saat debat kedua Pilpres, karena sedang membahas reforma agraria. Namun, lantaran waktunya terbatas, penjelasan Jokowi menjadi tak lengkap.
Menurut Moeldoko, Jokowi memiliki program tersebut agar lahan yang ditelantarkan oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Program tersebut salah satunya lewat perhutanan sosial.
Mantan Panglima TNI menyebut masyarakat akan mendapat lahan seluas 1 sampai 2 hektare dengan batas penguasaan sampai 35 tahun.
"Sekarang negara sedang mengambil HGU-HGU, eks HGU yang (tak produktif) itu dikumpulkan, setelah itu dibagi kepada masyarakat, ada yang luasnya dua hektare, satu hektare, dan sekarang itu sudah ada 37 ribu bidang," ungkap Moeldoko.
No comments: