Jokowi Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Masjid Agung Ngawi
Usai meninjau Benteng Pendem Van den Bosch, Presiden Joko Widodo menuju Masjid Agung Baiturrahman, Ngawi. Jokowi menunaikan salat Jumat di masjid itu dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat untuk rumah ibadah dan ponpes di Kabupaten Ngawi.
Penyerahan sertifikat dilakukan usai salat Jumat. Ada 254 sertifikat tanah wakaf yang diserahkan untuk rumah ibadah dan pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur.
"Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur. Ini juga sudah kita berikan di provinsi-provinsi yang lain," kata Jokowi di Masjid Agung Baiturrahman, Jl Imam Bonjol, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (1/2/2019).
Jokowi menjelaskan alasan penerbitan sertifikat wakaf baik untuk masjid, tempat pendidikan, musala, dan pondok pesantren. "Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," katanya.
Dia juga mengatakan, tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa. Dia memberikan contoh di Jakarta.
"Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," katanya.
"Kalau seperti itu pegangannya apa kalau tidak punya sertifikat? Inilah kenapa ini dipercepat," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dia mengatakan, kasus serupa tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga banyak di daerah lain. Banyak masjid yang sudah terbangun namun ternyata ada di atas lahan sengketa.
"Padahal sudah ada masjidnya yang besar sekali. Karena nggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah. Inilah kenapa kita percepat tanah-tanah wakaf agar memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," katanya.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Jokowi, dia tidak ingin mendengar lagi ada sengketa yang berkaitan dengan tanah-tanah wakaf. Dia menambahkan, Menteri BPN Soyan Djalil dengan Kanwil BPN dan kantor BPN bekerja cepat sekarang ini untuk menerbitkan sertifikat.
"Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah. Bukan hanya sertifikat tanah wakaf, tapi juga sertifikat-sertifikat yang ada di desa-desa dan kampung-kampung. Tahun ini target kita 9 juta tapi insyaallah akan melebihi 10 juta," katanya.
"Kalau nggak begitu, nggak rampung-rampung. Kerja itu harus diberi target. Biar jelas terlampaui atau tidak terlampaui. Bekerja atau tidak bekerja kita tahu. Konsekuensinya ada. Kalau tidak melampaui target, targetnya nggak ketemu. Nah, tahu sendiri. Saya kira sudah tahu semua," imbuh Jokowi.
Dalam kesempatan itu, di hadapan jemaah dan warga, Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Jangan sampai perbedaan pandangan dan pilihan politik membuat masyarakat jadi terpecah.
"Kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah islamiyah kita, ukhuwah wathaniyah kita. Jangan sampai karena pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden kita menjadi tidak rukun, tidak bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air," katanya.
"Jangan sampai antarkampung tidak saling omong gara-gara pilihan bupati, antartetangga tidak saling omong gara-gara pilihan gubernur, dalam majelis taklim nggak saling omong gara-gara pilihan presiden. Padahal pilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden setiap 5 tahun ada terus. Apa kita nggak mau ngomong-ngomong terus?" imbuh Jokowi.
Penyerahan sertifikat dilakukan usai salat Jumat. Ada 254 sertifikat tanah wakaf yang diserahkan untuk rumah ibadah dan pondok pesantren di Ngawi, Jawa Timur.
 |
| Jokowi Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Masjid Agung Ngawi |
Jokowi menjelaskan alasan penerbitan sertifikat wakaf baik untuk masjid, tempat pendidikan, musala, dan pondok pesantren. "Karena setiap saya masuk ke desa, masuk ke kampung, pergi ke daerah suara yang masuk ke telinga saya adalah sengketa lahan," katanya.
Dia juga mengatakan, tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa. Dia memberikan contoh di Jakarta.
"Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp 120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut," katanya.
"Kalau seperti itu pegangannya apa kalau tidak punya sertifikat? Inilah kenapa ini dipercepat," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dia mengatakan, kasus serupa tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga banyak di daerah lain. Banyak masjid yang sudah terbangun namun ternyata ada di atas lahan sengketa.
"Padahal sudah ada masjidnya yang besar sekali. Karena nggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah. Inilah kenapa kita percepat tanah-tanah wakaf agar memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat," katanya.
Dengan adanya kebijakan ini, kata Jokowi, dia tidak ingin mendengar lagi ada sengketa yang berkaitan dengan tanah-tanah wakaf. Dia menambahkan, Menteri BPN Soyan Djalil dengan Kanwil BPN dan kantor BPN bekerja cepat sekarang ini untuk menerbitkan sertifikat.
"Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah. Bukan hanya sertifikat tanah wakaf, tapi juga sertifikat-sertifikat yang ada di desa-desa dan kampung-kampung. Tahun ini target kita 9 juta tapi insyaallah akan melebihi 10 juta," katanya.
"Kalau nggak begitu, nggak rampung-rampung. Kerja itu harus diberi target. Biar jelas terlampaui atau tidak terlampaui. Bekerja atau tidak bekerja kita tahu. Konsekuensinya ada. Kalau tidak melampaui target, targetnya nggak ketemu. Nah, tahu sendiri. Saya kira sudah tahu semua," imbuh Jokowi.
Dalam kesempatan itu, di hadapan jemaah dan warga, Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Jangan sampai perbedaan pandangan dan pilihan politik membuat masyarakat jadi terpecah.
"Kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah islamiyah kita, ukhuwah wathaniyah kita. Jangan sampai karena pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden kita menjadi tidak rukun, tidak bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air," katanya.
"Jangan sampai antarkampung tidak saling omong gara-gara pilihan bupati, antartetangga tidak saling omong gara-gara pilihan gubernur, dalam majelis taklim nggak saling omong gara-gara pilihan presiden. Padahal pilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden setiap 5 tahun ada terus. Apa kita nggak mau ngomong-ngomong terus?" imbuh Jokowi.
No comments: